Themes WordPress Premium

Produk Hukum Pendidikan Indonesia

Informasi 0

Cara cepat mencari: tekan CTRL+F (masukan kata kunci) atau klik link navigasi dibawah ini.

Link Download ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

Undang-Undang Dasar
  1. UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli) UUD 1945 (Perubahan I)
  2. UUD 1945 (Perubahan II)
  3. UUD 1945 (Perubahan III)
  4. UUD 1945 (Perubahan IV)
  5. UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)
Undang-Undang
  1. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  2. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (cadangan)
  3. No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  4. No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
  5. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  7. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (cadangan)
  8. No. 28 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  9. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
  10. No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  11. No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (cadangan)
  12. No. 10 Tahun 1955 Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  1. No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
  2. No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum  (cadangan)
  3. No. 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan Pertama PP No. 32 Tahun 2013
  4. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (cadangan)
  5. No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  6. No. 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP No.PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. No. 2 Tahun 2013 Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
  8. No. 66 Tahun 2010 Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP No. 4 Tahun 2014)
  9. No. 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman Pelaksanaa Permenkeu No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kkehormatan Professor
  10. No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (cadangan)
  11. No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Penjelasannya)
  12. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  13. No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
  14. No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  15. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  16. No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (pdf) (sudah dibatalkan PP No. 17 Tahun 2010)
  17. No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP No. 17 Tahun 2010)
  18. No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP No. 17 Tahun 2010)
  19. No. 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
  20. No. 23 Tahun 1949 tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit
  21. No. 19 Tahun 2017 Perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
Keputusan Pemerintah Republik Indonesia
  1. No. 9 Tahun 2001tentang Tunjangan Dosen
  2. No. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitass
  3. No. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  4. No. 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Dosen (hanya dosen tugas belajar dalam negeri)
Peraturan Presiden Republik Indonesia
  1. No. 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru
  2. No. 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, (Penjelasan Setkab)
  3. No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  4. No. 116 Tahun 2014 Perubahan Kedua Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  5. No. 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  6. No. 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  7. No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  8. No. 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
  9. No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen
  10. No. 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar
Instruksi Presiden Republik Indonesia
  1. No. 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber-Sumber Dana Yayasan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
  1. No. 377/M/KP/IV/2015 tentang Satuan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah di KemRistekDikti
  2. No. 195/M/KP/IV/2015 tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampirannya
  3. No. 144/M/KP/IV/2015 tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti
  4. No. 053 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
  5. No. 075/P/2011 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan (Lampiran 1, Lampiran 2)
  6. No. 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
  7. No. 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (cadangan)
  8. No. 058 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
  9. No. 02/KSG-DIKTI/2007 tentang Bentuk dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik
  10. No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
  11. No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  12. No. 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  13. No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
  14. No. 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (cadangan)
  15. No. 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
  16. No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (lampiran)
  17. No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (pdf)
  18. No. 264/U/1999 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000
  19. No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
  20. No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (cadangan)
  21. No. 339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
  22. No. 0442/P/1977 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
  23. No. 046a/U/1977 tentang Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta (pdf)
  24. No. 224/MP/1961 Juknis Perpres No. 12 Tahun 1961 tentang Tugas Belajar
Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
  1. No. 0293/MPK.A/PR/2014 Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan
  2. No. 1 Tahun 2013 IM tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  3. No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan (cadangan)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Surat Edaran Menristek dan Dikti
  1. No. 105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
  2. No. 17/M/I/2015 tentang Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Lampiran 1, Lampiran 2)
  3. No. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implimentasi Permendikbud No.49, 73, 95, 154 Tahun 2014  dan Tindak Lanjut Pelaksaaan Evaluasi Kembali
Keputusan Sekjen Kemristek dan Dikti
  1. No. 07/SJ/Kp/V/2015 tentang Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015  (Lampiran)
  2. No. 05/SJ/Kp/V/2015 tentang TIM Teknis Pengembangan Taman Sains dan Teknologi KemRistekDikti
Edaran Sekjen Kemristek dan Dikti
  1. No. 45/A.A2/KP/2016 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS KemenRistekDikti
  2. No. 1499/A/PL/2015 tentang Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan di KemenRistekDikti
  3. No. 2367/A.A2/Kp/2015 tentang e-PUPNS
  4. No. 10/SE/SJ/VI/2015 tentang Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri
Keputusan Dirjen Dikti
Peraturan Dirjen Dikti
  1. No. 1 tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
  2. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2014
Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Ditjen Dikti

Sumber:

Kopertis12 dan Unisbank

Tags:
Rate this article!
author

Author: 

Prinsip yang selalu saya pegang, setiap orang mempunyai celah dan peluang untuk mengorbitkan dirinya sendiri, jika orbit yang kita telusuri jauh dari jati diri, maka mencari celah adalah jalan terbaik untuk mengorbitkan diri sendiri tanpa harus ikut orbit orang lain. Tak mesti menyaingi kecerdasan orang lain untuk bisa sejajar dengan orang-orang cerdas, cukup menjadikan kekurangan sebagai cerminan dan keunikan sebagai kelebihan yang tak dimiliki orang lain adalah sebuah kecerdasan yang tak semua orang punya.

Related Posts

Leave a Reply