Themes WordPress Premium

Radikalisme dan Penyimpangan Pendidikan di Sekolah

Artikel 0

Benih-benih radikalisme mulai masuk ke sekolah. Muncul pemikiran siswa untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan paham agama. Fenomena ini memprihatinkan di tengah upaya membangun semangat kebangsaan pada generasi muda.

Hasil survey SETARA Institute for Democracy and Peace (SIDP) yang dilakukan pada siswa SMA Negeri di Bandung dan Jakarta tahun 2015 menunjukkan sekitar 8,5 persen siswa setuju dasar negara diganti dengan agama dan 9,8 persen siswa mendukung gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS). Meski relatif sedikit, fakta ini mengkhawatirkan karena sekolah negeri selama ini cukup menekankan kebangsaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sabtu (6/5), SIDP menemukan ada 31 persen materi pendidikan agama yang tak selaraas dengan nilai kebinekaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Penelitian menunjukkan, buku teks PAI yang beredar memuat banyak kesalahan dan kekeliruan. Contohnya isi buku yang cenderung ke arah nilai-nilai radikal dan penyelesaian konflik melalui kekerasan.

Pada 2016, penelitian dan pemeriksaan buku teks PAI dilakukan untuk sekolah dan madrasah pada semua jenjang sebanyak 150 buku. Kesalahan terbanyak ditemukan dalam penerapan transliterasi dan penulisan ayat. Hal ini dapat memengaruhi makna ayat dan hadis, jika tidak dialihaksarakan.

Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) pada Desember 2015 menemukan, 4 persen warga usia 22-25 tahun dan 5 persen warga yang masih sekolah atau kuliah mengenal dan setuju dengan NIIS/ISIS.

Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo mengatakan, dalam pendidikan, kemerdekaan berpikir sangat penting. Tujuannya agar materi pendidikan masuk ke dalam kesadaran, bukan hanya pengetahuan. “Butuh waktu untuk refleksi mendapatkan apa yang dipandang sebagai rohnya pendidikan”, katanya.

Sementara itu, Doni Koesoema, pengamat pendidikan karakter, mengatakan, Pancasila perlu diajarkan artinya dan implementasinya secara langsung, bukan melalui mata pelajaran. “Mata pelajaran Pancasila bukan solusi, melainkan logika dalam berpikir kritis yang dikuatkan.” kata Doni.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menekankan perlunya sikap toleransi bermula dari guru. Adapun Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan penguatan pendidikan karakter (Kompas).

Artikel di atas dikutip dari kompas dengan judul Radikalisme di Sekolah. Memang benar adanya, kini radikalisme mulai menjajah usia remaja di sekolah-sekolah. Karena perusakan generasi muda adalah gambaran kerusakan masa depan bangsa.

Di Indonesia Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan memang sengaja dipisahkan, dan ini sudah sesuai dengan UU Sisdiknas. Sehingga perencanaan dan pengawasannya langsung oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Lain halnya dengan Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan di Belgia.

Franken, dalam tulisannya yang berjudul “Education, Citizenship and Social Justice“, mengemukakan bahwa Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan di Belgia dilebur menjadi satu.

Pendidikan agama di Belgia diselenggarakan oleh suatu kelompok tanpa pengawasan langsung dari pemerintah. Sehingga rawan sekali terhadap perbuatan penyimpangan. Terlebih lagi pendidikan kewarganegaraan di Belgia tidak terorganisir dengan baik. Sehingga jiwa nasionalis warga Belgia sangat kurang. Jika di Indonesia penganut agama terbesar adalah Islam, maka di belgia adalah Katolik.

Disinilah perlu dan pentingnya Pendidikan Agama dan Pendidikan Pencasila. Mata pelajaran yang berbeda tapi saling menguatkan. Tujuannya agar menjadi generasi yang bertakwa dan berjiwa Pancasilais. Banyak tokoh agama yang anti Pancasila, sehingga melecehkan dan merendahkan dasar negara sendiri. Banyak nasionalis yang antipati terhadap agama. Ini disebabkan tidak stabilnya muatan dan pemahaman terhadap Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila. Padahal jika ini dikolaborasikan, akan menghasilkan generasi yang agamis nasionalis.

Salah satu guru di SMP Kabupaten Subang terindikasi sebagai aktivis radikal dengan mengajarkan kepada siswa (di luar sekolah) gerakan dan lafal jihad yang tak semestinya diajarkan untuk merongrong keutuhan NKRI. Video dengan durasi 5 detik yang beredar, memerlihatkan seorang guru yang sedang memandu lima orang siswa dengan gerakan tangan mengepal “takbir” dan diikuti oleh anak-anak tersebut “Allahu Akbar”. Dari bendera yang digunakan, nampak sekali sangat mirip dengan bendera ISIS yang beredar selama ini. Sangat ironi!

Suatu ketika saya pernah mengisi acara keorganisasian di kampus. Sengaja, sebelum memberikan materi, saya ‘refresh’ peserta dengan ‘game’ dan ‘ice breaking’. Salah satunya adalah tentang Pancasila. saya tampilkan simbol perisai Pencasila dengan kelima lambangnya. Kemudian saya ajukan tantangan untuk mereka supaya mengurutkan simbol tersebut dari sila pertama sampai kelima. Hal yang mengejutkan adalah dari sekian banyak mahasiswa, tidak ada satu pun yang menjawab dengan benar urutan simbol Pancasila.

Ini sangat ironi sekali, padahal ini pelajaran kelas 3-5 SD. Tapi sekali lagi ini adalah ketimpangan antara Pendidikan Agama dan Pancasila di Indonesia. Belajar ilmu agama mendalam akan tetapi lupa bahwa negara kita adalah negara Kopsepsi, yaitu negara yang dirancang dan mempunyai cita-cita. Mudahnya negara yang mempunyai konsep yang matang dengan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Semua hal yang menyangkut apapun sudah ada dalam pilar tersebut.

Akhirnya, Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila harus menjadi kekuatan yang saling menguatkan dan menjadi pondasi hidup bernegara. Segala radikalisme dan penyimpangan pendidikan dapat diselesaikan dengan tetap berpegang teguh pada pilar negara kita.

Tags:

Related Posts

Leave a Reply