Tingginya Presentase Pengangguran Lulusan SMK

Opini 0

oleh: Rizka Ayu Octaviana Safitri

Lulusan SMK Menduduki Penganguran Tertinggi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang. Jumlah tersebut naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017.

Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 40 ribu orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,34 % pada Agustus 2018. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar. Berdasarkan data BPS, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 11,24%.

TPT lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,955, lulusan Diploma sebesar 6,02%, lulusan Unniversitas sebesar 5,89%, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4,80%, dan lulusan Sekolah Dasar (S)D sebesar 2,43.

Tingginya angka pengangguran pada lulusan SMK berarti bahwa penawaran kerja yang ada tidak terserap oleh lulusan SMK. Sedangkan TPT lulusan SD justru menduduki presentase yang rendah, hal ini disebabkan karena lulusan SD mau menerima pekerjaan apapun/tidak memilih-milih pekerjaan. Berbeda dengan lulusan SMK, mereka akan memilih pekerjaan sesuai dengan bidang/keahliannya yang telah dipelajari pada saat duduk dibangku SMK.

Desain dan model pendidikan SMK diarahkan pada kompetensi skill peserta didik sehingga lulusannya akan siap kerja dan mampu terserap secara langsung oleh dunia industri. Maka dari itu wajar apabila tingginya angka TPT pada lulusan SMK menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan kritik pengelolaan SMK-SMK di Indonesia, baik negeri maupun swasta.

Besarnya presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk SMK ini menimbulkan masalah pekerjaan yang nantinya akan dapat berdampak pada permasalahan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala. Salah satu kendalanya adalah daya serap industri yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan SMK.

Dikutip dari katadata.com (2018/11/16) Muhadjir Effendy memaparkan jumlah SMK swasta di Indonesia mencapai 10.500 sekolah, sedangkan SMK Negeri mencapai 3500 sekolah. Jumlah SMK itu lah yang menjadikan jumlah lulusan SMK dengan industri tidak seimbang.

Sejalan dengan itu, tingginya TPT lulusan SMK juga dapat disebabkan oleh tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia industry. Hal tersebut sepertinya dapat disebabkan oleh kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan standart dunia industri, persoalan usia lulusan yang kurang dari umur yang ditentukan oleh dunia industri dan pembelajaran yang diajarkan di SMK kurang up to date.

Misalnya, tata kelola laboratorium di SMK yaitu servis bengkel motor masih utak-atik motor keluaran beberapa tahun yang lalu, padahal motor-motor zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Contoh lainnya adalah laboratorium jurusan Teknik Komputer Jaringan yang masih menggunaan Personal Computer (PC) pada zaman dulu untuk praktik, sedangkan pada saat ini telah banyak perubahan teknologi yaitu beralih ke laptop ataupun yang lainnya.

Kondisi tersebut tentunya akan menjadikan kualitas lulusan SMK belum tentu match dengan dunia industri. Jadi mereka lulusan SMK menunggu pekerjaan yang dirasa sesuai, sehingga banyak lulusan SMK yang menganggur.

Solusi dari permasalahan tersebut, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid menyampaikan bahwa telah tertera pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2006 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2016. Antara lain meliputi penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, peningkatan jumlah kompetensi guru, revitalisasi fasilitas dan alat praktek.

Jika diperhatikan dalam implementasinya, hal tersebut kurang mendapat perhatian pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi yang telah mendapat tugas menegelola pendidikan menengah jenjang SMA dan SMK.

Berdasarkan fenomena tersebut, sebaiknya pemerintah bisa menyesuaikan antara permintaan dan penawaran angka lulusan SMK dengan penyiapan lahan industri yang tersedia. Sehingga, nantinya lulusan SMK akan dapat terserap oleh dunia indutri. Selain itu, diharapkan penerapan Inpres Nomor 9 Tahun 2006 dapat berjalan secara maksimal agar tercipta seperti yang diharapkan.

Tags:

Related Posts

Leave a Reply